Tag

, , ,

Puluhan bahkan ratusan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tergabung dalam Forum LAZ meminta agar pemerintah bersikap bijak dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat dari masyarakat.

”Jangan kemudian Lembaga-Lembaga Amil Zakat yang telah ada sejak dulu, bahkan sebelum adanya Badan Amil Zakat (BAZ), kemudian diputus begitu saja peranannya dan diambil alih oleh pemerintah,” kata Achmad Djuwaini, Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa Republika di Jakarta, Ahad lalu.

”Pengelolaan dana zakat oleh masyarakat sudah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum tahun 1968, di mana BAZ dibentuk,” jelas Djuwaini.

Forum LAZ berharap, agar LAZ maupun BAZ bisa berjalan dengan baik. ”Ibarat kalau sekolah, itu kan ada sekolah swasta ada sekolah negeri,” tambahnya.

Untuk urusan zakat, sebenarnya pemerintah tidak perlu mengatur sanksi segala macam. Ia mencontohkan di Malaysia, bahwa pemerintah di sana melakukan pendekatan persuasif pada rakyatnya agar membayarkan zakatnya.

”Jadi tidak menggunakan ancaman sanksi segala macam. Masyarakat kita jika soal zakat kemudian dilakukan pendekatan sanksi, justru kami khawatir akan semakin tejadi penurunan dari segi kuantitas. Akan lebih baik jika pemerintah juga menggunakan pendekatan persuasif, bukan pendekatan sanksi hukum,” jelasnya.

Saat ini forum LAZ juga tengah menyiapkan draft RUU Zakat ‘tandingan’. Sebab dalam draft RUU Zakat yang dibuat DPR, akan menghilangkan BAZ. Sedang dalam draft yang dibuat Depag, menghilangkan LAZ.

”Sementara kami dari forum LAZ menghendaki adanya kerjasama atau sinergi yang sangat baik antara BAZ dan LAZ,” ungkapnya.

Pada agenda DPR yang baru ini, pembahasan RUU Zakat mendapat urutan ketujuh dalam Badan Legislasi (BALEG) DPR. ”Kami harap di tahun 2010 nanti sudah mulai dilakukan pembahasan-pembahasan di DPR,” katanya. (Repubika)