Tag

, , ,

malik-madaniIslamisasi ranah publik yang ada saat ini lebih menekankan pada bidang akidah dan ibadah saja. Semestinya dibarengi dengan Islamisasi di lini sosial, ekonomi, pendidikan dan politik.

Hal ini penting diwujudkan, karena tujuan dan muara utama di balik tuntunan akidah dan ritual ibadah adalah pembentukan moralitas, baik mencakup moral individu dan sosial.

“Itulah misi pokok ajaran Islam berada,” kata KH Malik Madani, Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu lalu.

NU menekankan pembentukan moralitas tersebut melalui berbagai ritual, seperti  istighotsah, sebagai bentuk penempaan diri. Selain itu, NU memaksimalkan peran Islamisasi dengan jalur pendidikan, baik di lembaga ma’arif ataupun pondok pesantren, yang merupakan aset penting pembentukan karakter generasi bangsa ke depan.

Dengan begitu keberadaan lembaga-lembaga yang dikelola NU tersebut perlu ditingkatkan dan dikembangkan, agar bisa berfungsi secara optimal. Dalam pengentasan kemiskinan, NU mencoba mendirikan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Lambannya proses Islamisasi lintas aspek itu dikarenakan ketidaksiapan umat Islam sendiri. Umat masih berpandangan, bahwa agama Islam hanya menyentuh ranah akidah dan ibadah.

“Memang masyarakat Muslim Indonesia mayoritas dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas kesalehan sosial masih rendah. Oleh karena itu, ke depan perlu langkah penyadaran dan pemahaman yang intensif tentang hakikat ajaran Islam,” jelas kyai Malik, yang juga mengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Orientasi Jihad Hanya 5%

Sebelumnya dalam sebuah riset disimpulkan, telah terjadi Islamisasi di ruang publik Indonesia, yang memperlihatkan kontestasi antara Islamisme dan orientasi Islam Kultural. Muslim Indonesia yang memiliki orientasi Islamisme hanya sebesar 19%, sedangkan Islam kultural sebesar 80%.

“Hanya 5% yang berorientasi jihadis, dan Islamisasi ruang publik tak akan mengancam demokrasi,” jelas Amelia Fauzia, peneliti di Center for The Study of Religion and Culture (CSRS), dalam Seminar Islamisasi Ruang Publik Identitas Muslim dan Menegoisasikan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, di Jakarta, Selasa lalu.

Amelia menjelaskan, riset itu dilakukan sejak Maret 2010 melibatkan 1.500 responden dari 10 provinsi. Yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, Sumater Barat, Aceh, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena Islamisasi ruang publik secara intensif di Indonesia terutama pasca kejatuhan Orde Baru. (republika)