Tag

, ,

nu dan bangsaNahdlatul Ulama (NU) dan negara sesungguhnya 2 entitas yang berbeda, walau eksistensinya kadangkala dianggap jadi satu kesatuan. NU adalah gerakan sosial keagamaan yang berbasis Islam, sementara negara merupakan institusi formal yang memayungi semua kepentingan elemen-elemen masyarakat, termasuk ormas Islam NU.

NU dan negara dianggap jadi kesatuan merujuk pada selain karena ekesistensinya, juga lantaran NU ikut andil dalam perjuangan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertanyaannya, bagaimana hubungan NU dan negara di tengah pergulatan politik dan kekuasaan?


Buku ini menjelaskan pasang-surut pola hubungan NU dan negara. Dimulai sejak masa-masa awal pembentukan NU (1914) oleh KH Abdul Wahab Hasbullah, hingga resmi didirikan (1926), sampai tahun 2010 sewaktu NU dinahkodai KH Hasyim Muzadi.

Di buku ini Nur Khalik Ridwan menulis secara detail dan komprehensif, jejak rekam sejarah pergulatan para Ulama’ NU yang terlibat aktif merebut kemerdekaan RI dari tangan Belanda dan membuahkan deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal ini bisa ditengok dalam anggota BPUPKI dan PPKI, yang di dalamnya terdapat nama KH Masykur dan KH Wahid Hasyim sebagai delegasi NU.

Itu sebabnya dalam internal NU, terdapat sejumlah fakta sejarah yang menarik untuk disimak. Tahun 1914 adalah cikal-bakal kelahiran NU dengan membentuk Tashwirul Afkar, sebuah pertukaran gagasan di kalangan santri muda atas prakarsa KH Abdul Wahab Hasbullah, yang baru saja pulang dari Mekkah.

Kemudian di tahun 1916 membentuk Nahdlatul Wathan, yang berarti Kebangkitan Tanah Air. Berikutnya, tahun 1918, KH Abdul Wahab Hasbullah bersama KH Hasyim Asy’ari mendirikan Nahdlatul Tujjar (kebangkitan kaum pedagang). Tujuannya untuk menyelamatkan perekonomian lokal bumiputera, akibat penetrasi yang dilakukan oleh Belanda dan China.

Hal yang menarik dari deklarasi Nahdlatul Tujjar tersebut adalah soal komitmen para ulama untuk membangkitkan solidaritas kaum bumiputera dan kelompok kaum miskin. Pekik do’a keberhasilan yang terdengar lantang waktu itu:

”Ya Allah, berilah keberhasilan. Amin. Seorang penyair menyatakan, jika ahli ilmu dan hujjah tidak dapat memberikan manfaat, maka keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat sama saja seperti orang bodoh. Demikian juga, jika seseorang tidak memberikan manfaat kepada orang lain, maka keberadaannya bagaikan duri di antara bunga” (hlm. 40).

Dengan semangat untuk peduli terhadap nasib rakyat dan bangsa yang ditunjukkan oleh para ulama itulah, tanggal 31 Januari 1926 lahir organiasi terbesar di Indonesia bernama Nahdlatul Ulama (NU).

Ada 2 tantangan besar menjadi latar belakang berdirinya NU. Yakni gerakan Wahhaby dari Timur Tengah yang banyak diadopsi oleh kelompok Islam lainnya, sehingga mengakibatkan kematian tradisi masyarakat lokal yang telah tumbuh berkembang di bumi nusantara ini. Dan adanya hegemoni imperialisme yang dilakukan oleh Belanda, Inggris, dan Jepang terhadap bangsa Indonesia.

Kehadiran NU dalam kehidupan berbangsa memberikan corak tersendiri, mengisi hari-hari ke-Indonesiaan dari masa kemerdekaan hingga detik ini. Yang menarik adalah kekuatan NU tidak dalam keterlibatannya di partai politik praktis — sebagaimana masih terjadi kesalahpahaman di berbagai kalangan. Jubah kebesaran NU berkibar justru dalam pengulatan civil society yang bergerak dalam kegiatan advokasi dan pemberdayaan umat.

Keterlibatan NU di kancah dunia politik, yang pernah tergabung dalam Masyumi dan berubah menjadi partai politik (7/10/1945), maupun ketika “dipaksa” fusi ke PPP (1973) di masa Orde Baru. Hal itu mestinya dibaca sebagai bentuk eksperimen NU yang hasilnya adalah gagal total. NU selalu menjadi korban, atau tumbal kekuasaan, serta seringkali dipecundangi oleh kawan koalisinya di internal partai.

Kehidupan politik NU pada mulanya dirasakan sebagai perluasan wawasan, setidaknya sampai akhir tahun 1950an. Tapi ternyata perkembangannya memunculkan realitas lain. Sikap dan tindakan NU selalu dikaitkan dengan orientasi untung rugi dari segi kepentingan politik semata.

Politik bagi NU bukanlah aspek yang dianggap primer. Sebab orientasi itulah yang mengakibatkan NU tidak bisa menghindari posisi yang berwatak taktis untuk mendapatkan keuntungan politik belaka. Padahal orientasi utama NU sebagai jam’iyah untuk membina umat, mengembangkan tradisi keagamaan menurut ajaran ahlussunnah waljama’ah yang lebih utuh dan meningkatkan kualitas kehidupan jamaah yang menjadi karakteristik NU, terabaikan (Haidar, 1994).

Sejak saat itu, NU mengalami trauma politik, sehingga pada Muktamar 1984 di Situbondo membuat keputusan bersejarah, yakni kembali ke Khittah 1926. Khittah itu bisa berjalan mulus hingga bertahan sekitar 12 tahun pasca muktamar 1984. Namun di era reformasi setelah tumbangnya rezim Soeharto, muncullah euforia politik yang kebablasan. Teks khittah kembali “diungkit” dan diinterpretasikan ulang, maka lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibidani para ulama NU.

Karena itulah kehadiran buku ini sangat penting untuk mengingatkan kembali masyarakat, atas prakarsa founding fathers yang telah bersusah payah menegakkan NKRI bersejajar dengan negara-negara lain di seluruh penjuru dunia.

Dalam batas-batas tertentu, buku ini seperti kronik yang merekam momen-momen sejarah penting keIndonesiaan. Analisis yang di kandung di dalamnya melampaui soal ke-NU-an semata, tapi juga mencakup banyak hal dan kelompok-kelompok lain yang terekam secara apik dalam bingkai keindonesia. (nu.or.id)

Judul: NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan
Penulis: Nur Khalik Ridwan
Penerbit: Ar-Ruzz Media
Cetakan: I, Juni 2010
Tebal: 628 halaman
Peresesi: Ali usman (Pustakawan dan aktivis muda NU di Yogjakarta)