Tag

,

hasyim muzadiMantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, mengingatkan jika masalah bangsa ini semakin kompleks dan makin banyaknya orang pintar di Indonesia. Tapi, orang benar jumlahnya semakin sedikit. Itulah yang membuat bangsa ini terancam, karena semakin banyak orang berlaku korup.

“Negara Indonesia bisa besar jika ulama mau berjalan dengan lurus di tengah semakin banyak ulama yang melupakan jalan dakwah, dengan lebih memilih jalan yang menguntungkan dirinya sendiri daripada umat,“ kata KH Hasyim Muzadi dalam seminar Nasional “NKRI, Aswaja, dan Masa Depan Politik Islam Nusantara”, dalam rangka Harlah NU ke 88 tahun di Surabaya, Selasa (22/2).

Menurut Kiai Hasyim, munculnya ulama parpol adalah gejala yang tidak baik. Oleh sebab itu NU harus meluruskan hal itu, dan tidak boleh dibiarkan demi kebaikan bersama.

Kiai Hasyim menghimbau kepada pimpinan partai politik (parpol) agar jangan menyeret NU ke dalam politik praktis. Menurutnya, NU harus berdiri di luar panggung politik dan bersikap netral dengan tidak memihak parpol manapun. “NU tak boleh ikut politik praktis. Ulama NU tugasnya berdakwah,” katanya.

Meski begitu, Kiai Hasyim tak memungkiri bahwa warga NU tersebar di seluruh parpol. “NU berdiri di atas parpol, karena banyak kader NU yang berada di Partai Golkar, Demokrat, maupun PPP. Tapi, NU tetap netral,” tegasnya.

Ke depannya, Hasyim berharap NU bisa lebih berperan terhadap pembangunan bangsa. “Nama organisasi NU di dunia ini hanya ada satu. Di Indonesia, NU harus lebih berperan terhadap kemajuan bangsa,” ujarnya.

Peran NU

KH Hasyim Muzadi menegaskan tiga sumbangan besar NU yang telah diakui dunia, yaitu menata hubungan negara dan agama, mabadi khoiro umma (umat yang berkarakter baik), dan penguatan sipil.

“NU sudah dikenal dunia dengan menata hubungan negara dan agama dalam nilai-nilai, sehingga Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama, tapi agama dapat berkembang dengan baik,” katanya.

Bahkan, nilai-nilai agama yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara membuat agama tidak sekedar ritual, tapi juga ada dalam kehidupan masyarakat damai.

“Karena itu kalau para pemimpin Indonesia mau mempertahankan NKRI, saya kira perlu membesarkan NU dan pesantren,” kata pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam di Malang dan Depok itu.

Pandangan itu dibenarkan Guru Besar Universitas Paramadina Jakarta Yudi Latief. “Islam secara politik di Indonesia memang kurang bernasib bagus, tapi Islam secara kekuatan sipil cukup bagus, sehingga aturan tentang zakat, pernikahan, perbankan, dan sebagainya juga menjadi aturan umum tanpa masalah,” katanya.

Terkait namanya yang disebut-sebut bakal merapat ke PPP, Kiai Hasyim menanggapinya dengan tertawa. “Itu guyon. Teman-teman PPP sedang cari-cari orang. Saya sudah tak pantas di partai. Masanya sudah lewat,” jelasnya

Hasyim menyebut kader partai hendaknya diisi golongan muda, bukan dirinya. “Saya fokus mengurus pesantren dan mengajar di IAIN (Institut Agama Islam Negeri), tidak tertarik masuk partai,” katanya.

Kiai Hasyim Muzadi menegaskan, dalam usia ke 88 tahun, Nahdlatul Ulama harus tetap menjadi organisasi yang menjadi contoh penerapan hubungan baik antara agama dan negara. NU harus tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah, namun tetap harus kritis menyikapi setiap kebijakan yang ada.

“NU harus tetap menjaga jarak dengan kekuasaan, tapi juga tidak anti kekuasaan,” kata Hasyim dalam acara Harlah NU yang digelar di Hotel Bumi Surabaya itu.

Selain itu, NU diminta tetap menjaga komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang moderat. “Indonesia tidak Islam, tapi semangat Islam dilindungi di negara ini. Di sinilah peran NU untuk menjaganya,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie yang juga hadir dalam acara tersebut. Menurut Ical, dalam menyambut usia yang sudah mencapai 88 tahun, NU diharapkan tetap berada di garda depan untuk menjaga nilai luhur bangsa.

“NU harus jadi perekat di tengah perbedaan yang ada di negri ini,” ucapnya.

Adapun Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum minta NU tetap menjaga sikap moderat. “Di tengah liberalisasi yang keblabasan, NU harus menjadi penjaga moral bangsa,” paparnya.

Kritik Ulama

Sementara itu Ketua Tanfidz Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Mutawakkil Alallah, pemerintah agar jangan sekali-kali meninggalkan NU dalam membangun bangsa Indonesia. Melainkan pemerintah harus patuh kepada kritik ulama NU yang sering mengingatkan saat pengambilan kebijakan pemerintah yang menyimpang.

“Untuk itu, jika pemerintah mengabaikan masukan ulama NU akibat melakukan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat, maka siap-siap saja ditinggalkan warga NU. Di mana dalam sejarah bangsa Indonesia, pemerintah yang bertentangan dengan NU itu akan gagal,” ujar Mutawakkil saat membuka seminar tersebut.

Oleh sebab itu Mutawakkil menghimbau kepada setiap ulama agar berani terus mengkritik ketidaklurusan yang dilakukan pemerintah. Ia meminta pemerintah harus dikritik jika memang sudah tidak berpihak kepada rakyat kecil.

“Tapi, ulama NU juga wajib mendukung pemerintah jika kebijakannya berpihak pada rakyat dan terus mengeluarkan kebijakan yang baik. Jika benar harus didukung, jika salah harus diluruskan,” ujar Kiai Mutawakkil.

Acara itu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie; Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali; pengamat politik Yudie Latif, dan Ketua Umum Front Pembela Islam, Habib Rizieq dan ulama se-Indonesia. [antara]

habib riziq fpi

Berita yang masih hangat dari acara Harlah NU ke 88 tahun di Surabaya