Tag

, , , , , , , , , , ,

fatwa mui premium haram menuai kontroversi masyarakatWacana Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa harap bagi orang kaya menggunakan BBM jenis Premium yang disubsidi pemerintah memancing pro dan kontra yang terus meluas. Banyak yang mengang-gapnya fatwa itu tidak perlu, dan bahkan menentang. Termasuk para petinggi partai Islam sendiri.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal, menilai tak pada tempatnya MUI mengeluarkan fatwa soal BBM. Ini bukan persoalan agama tapi soal kebijakan. Dia berharap para pembuat kebijakan menempatkan ulama pada proporsinya.

“Jangan jadikan ulama tameng bagi kebijakan pemerintah. Itu merendahkan ulama,” ujar Mustafa menegaskan, Rabu, 29 Juni 2011.

Menurut dia, pemerintah harus mengambil kebijakan secara mandiri dan lantas memper-tanggungjawabkannya. “Soal BBM ini kok malah seperti menaruh ulama di depan. Seha- rusnya pemerintah yang berada di depan,” katanya.

Geger fatwa haram BBM ini berawal dari pertemuan antara MUI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Saleh. Adalah Ketua MUI KH Ma’ruf Amien yang pertama kali melontarkan gagasan ini. Alasannya, ini penting karena efisiensi energi dan sumber daya alam sesuai dengan ajaran agama Islam.

Meski demikian, Ketua MUI yang lain, Amidhan, menegaskan hal ini masih sekedar wacana. ”Belum dibahas di komisi fatwa MUI karena itu baru usulan, belum resmi ditetapkan sebagai fatwa,” kata dia.

Amidhan menjelaskan ditinjau dari segi hak, subsidi adalah jatah orang miskin. Maka, tidaklah etis jika orang mampu ikut menikmatinya. Tidak pada tempatnya orang kaya yang mampu membeli mobil mewah membeli BBM jenis Premium yang disubsidi pemerintah. “Mengambil jatah orang miskin bisa mengarah ke haram,” ujarnya.

Senada dengan koleganya dari PKS, Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy menilai fatwa haram BBM ini, kalaupun ditetapkan, tak akan efektif. “Ada atau tidak ada fatwa soal BBM, akan sama saja. Jangankan fatwa, UU yang berkekuatan hukum tetap saja banyak dilanggar,” katanya.

Apalagi, aturan fatwa tidak didukung oleh perangkat hukum maupun institusi penegak hukum. “Kalau produk agama, hendak ditaati atau tidak kan terserah masing-masing orang,” Romahurmuziy meragukan.

Meski demikian, dia menilai MUI memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa soal BBM. Ini karena MUI adalah lembaga agama yang berperan menjaga kemaslahatan umat. “Fatwa semacam itu biasa, dan memang betul,” katanya, “Tapi ingat, harus dipisah antara produk fatwa dan kebijakan pemerintah.”

Romahurmuziy melihat landasan argumen usulan fatwa itu sejalan dengan UU Energi, yang menyatakan bahwa pemerintah menyediakan subsidi kepada masyarakat tidak mampu. “Masalahnya, dalam rapat antara Kementerian ESDM dengan DPR terungkap bahwa 85% BBM bersubsidi seperti Premium, dinikmati oleh masyarakat mampu. Semen tara itu, 15% sisanya baru menetes kepada masyarakat tidak mampu,” dia menambahkan, “Bila menggunakan BBM bersubsidi, bisa dibilang mereka memakan rezeki masyarakat tidak mampu.”

Dalam rilis persnya Kementerian ESDM menjelaskan, bahwa mereka menerima aspirasi dan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, dan tidak pernah memanfaatkan, mengandalkan atau mendompleng MUI untuk memutuskan kebijakan terkait BBM.

“Kementerian ESDM bekerja secara profesional sesuai amanah dan kewenangan konstitusi untuk menunaikan tugasnya. Tak ada yang keliru sama sekali dengan menerima MUI atau lembaga mana pun yang berniat baik untuk bersama membangun bangsa,” demikian dinyatakan rilis Kementerian ESDM.

Dalam pertemuan itu, dijelaskan dalam pernyataan itu, MUI menyampaikan usulan Fatwa Pertambangan dan Energi serta mengundang Kementerian untuk menjalin kerja sama dalam program penataan dan pemanfataan energi. “Sikap dan keputusan MUI terkait fatwa kebijakan Kementerian ESDM merupakan otoritas dan kewenangan MUI sesuai bidangnya secara independen. Secara kelembagaan, Kementerian ESDM memberikan informasi dan penjelasan terkait berbagai kebijakan yang menjadi pertanyaan atau ide yang berkembang dalam silaturahim.”

Naikkan harga saja?

Dari kalangan ahli, penolakan disuarakan pengamat perminyakan Kurtubi. Dia juga menilai fatwa itu tidak perlu ada. Dia justru berpendapat, lebih efektif jika pemerintah segera saja  menaikkan harga BBM. “Namun, pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat bahwa dana yang dihemat dari kenaikan BBM ini akan dipakai untuk infrastruktur atau program pemerintah lainnya,” ujar Kurtubi di Jakarta, Rabu, 29 Juni 2011.

Agar APBN tak jebol karena menggelembungnya subsidi BBM, Kurtubi mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi Rp1.000 per liter, dari Rp4.500 menjadi Rp5.500. Fatwa tak akan menyelesaikan masalah subsidi BBM yang sudah laten sejak 30 tahun lalu.

“Kalau sekarang difatwakan haram, sulit diterima oleh nalar,” katanya. Apalagi, haram dan halalnya sesuatu sifatnya relatif. “BBM di Mekkah dan Madinah murah-murah saja. Kalau di Indonesia haram, di negara Islam yang lain tidak, kan aneh,” kata Kurtubi.

Begitu pula pendapat Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Dr. Purbaya Yudhi Sadewa. Dia pun menilai efektifitas fatwa MUI akan kecil. “Kalau mau tegas, yang melang- gar harus dihukum. Fatwa berkaitan dengan unsur kepercayaan, jadi tidak terlalu nyata sanksinya,” kata dia.

Yudhi mengingatkan persoalan ini amat mendesak dicarikan solusinya. Sebab, konsumsi BBM bersubsidi meningkat terus, sehingga membenani keuangan negara. Dia lebih cende- rung pada opsi agar pemerintah menetapkan peraturan yang jelas dan tegas untuk membu at orang mampu memakai Pertamax. “Kalau yang paling gampang, untuk mengurangi anggaran naikkan harga BBM bersubsidi,” tambah dia.

Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) berpendapat itu bukan pilihan yang gampang. Kepala BPS Rusman Heriawan memperkirakan angka inflasi justru akan melonjak lebih tinggi jika harga Premium dinaikkan–mencapai 0,25% jika harga Premium naik Rp500 per liter, dan 0,5% jika lebih mahal Rp1.000. BPS memprediksi, lonjakan angka inflasi akan lebih kecil jika ditempuh kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. “Opsi itu tambahan inflasinya lebih kecil, yaitu 0,2%,” ujarnya. Ini kok seperti makan buah simalakama. [vivanews]

Gus Sholah minta fatwa MUI premium haram dikaji kembaliBerita yang masih hangat tentang Wacana Fatwa MUI Premium Haram

Gus Sholah Usul MUI Kaji Ulang Fatwa Haram BBM Bersubsidi

Pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji dulu wacana fatwa haram BBM bersubsidi bagi masyarakat mampu. “Fatwa haram BBM premium (bersubsidi) akan memicu …

Apakah Haram Menggunakan BBM Bersubsidi?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih mengkaji fatwa haram bagi pengguna BBM bersubsidi atau premium. Kajian ini sempat mengundang pro dan kontra dikalangan ekonom. “Saat ini masih wacana dan belum dibahas di komisi fatwa MUI, karena itu …

Anak Orang Kaya Haram Sekolah di SD Negeri

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak rencana fatwa MUI yang mengharamkan orang kaya membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi alias premium. “kami menolak fatwa itu. Karena itu bertentangan dengan fakta di lapangan serta bertentangan …

Orang Miskin Beli Pertamax, Apa Hukumnya?

“Jika orang kaya membeli premium haram, berarti BBM non-subsidi diperuntukkan orang kaya, lantas apa hukumnya kalau orang miskin membeli Pertamax?,” ujarnya. …

MUI Larang Orang Kaya Beli BBM Bersubsidi

Kemudian tentang mencuri listrik, itu juga haram,” terangnya. Darwin menyebut, saat ini, rasio elektrifikasi di Indonesia baru sekitar 67,7%. Artinya, masih ada 32,3% rakyat Indonesia yang belum bisa menikmati aliran listrik. …

Ulama Sampang Protes Fatwa MUI Soal BBM

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mulai banyak mendapat tanggapan dari para ulama. Pengasuh Pondok Pesantren Darus Syahid Sampang, Madura. …

Pemerintah Minta Fatwa MUI soal BBM Bersubsidi

Fatwa hanya akan jadi alat pembenaran bagi ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola kebijakan BBM. Pemerintah tampak sudah kehabisan akal dalam kampanye hemat energi. Sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun akan digunakan untuk mengimbau …

Menag Akui Kontroversi Fatwa Haram BBM

Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan haram bagi orang mampu membeli bahan bakar minyak jenis premium, mengundang kontroversi. Suryadharma menilai banyak pihak yang tak memahami …

Fatwa Haram BBM Bersubsidi Harus Dikaji

Rencana fatwa haram oleh Majelis Ulama Islam (MUI) tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, menuai respon dari Salahuddin Wahid, tokoh senior Nahdlatul Ulama. Menurutnya, fatwa itu hendaknya dikaji secara mendalam sebelum …