Tag

, , , , , , , , , , ,

rembug nasional saudagar nu minta pemerintah perhatikan pengusaha kecilRatusan saudagar nahdliyin (NU) dari berbagai penjuru daerah di tanah air berkumpul membahas perekonomian bangsa. Dari hasil pertemuan yang digelar di Grand City Surabaya, mereka meminta pemerintah memperhatikan pengusaha kecil menengah dan pekerja. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Abdul Kholik kepada wartawan di lokasi acara Rembug Nasional Saudagara NU dan NU Expo 2012, di Grand City Surabaya, Minggu (29/1).

 

“Hasil dari rembug nasional saudagar nahdliyin ini, akan kita sampaikan ke presiden kita sampaikan ke pemerintah. Kita ingin mengimbau, agar melakukan kegiatan ekonomi yang bertoleransi dan pluralisme seperti di NU yang mempertahankan pluralisme dan bertolernasi kepada si kecil, yang minoritas,” ujar Abdul Kholik.

Pimpinan perusahaan PT AZ Surya Lestari ini menerangkan, Rembug Nasional Saudagar NU yang diikuti sekitar 150 pengusaha nahdliyin, mayoritas pengusaha menengah dan kecil ini, mengusung spirit toleransi dan pluralisme di bidang ekonomi.

“Sesuai dengan tema yang diusung, memberdayakan si kecil dan membuat nyaman si besar, untuk ketahanan ekonomi bangsa,” ujarnya.

Pengusaha produsen alat elektronik tenaga surya di Jakarta ini menambahkan, ketahanan ekonomi bangsa itu bisa bertahan, jika yang besar bekerjasama dan bersinergi dengan yang kecil. Bukannya yang kecil ngeriwuki (mengganggu) yang besar dan yang besar terlalu tamak sehingga makan yang kecil.

“Banyak kasus-kasus seperti demo. Itu terjadi karena yang besar dan yang kecil tidak bersinergi,” katanya.

Ia berharap, pemerintah memberikan perhatian kepada pengusaha kecil menengah, agar ekonomi nasional bisa bertahan.

“Kalau yang kecil berkompetisi langsung dengan yang besar, ya pasti kalah dong yang kecilnya. Misalnya minimarket yang menyerang pasar-pasar tradisional. Juga masalah gula, yang kecil jangan di jadikan sapi perahan, harus dijadikan partner bukan sampi perahan,” jelasnya. [detik]

Label Halal & Jujur dari PBNU

rembugnas saudagar nu usulkan label halal dan jujur dari pbnuRembug Nasional Saudagar NU 2012 itu menghasilkan Piagam Surabaya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diminta memberikan label Halal dan Jujur bagi produk-produk yang dikonsumsi oleh warga nahdliyin dan serta umat Islam. Keputusan itu diyakini tidak berbenturan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

“Kita akan komunikasikan dengan MUI dan menjelaskan maksud dari pelabelan Halal dan Jujur oleh PBNU,” kata Abdul Kholik kepada wartawan di kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid Al Akbar Surabaya, Senin (30/1).

Didampingi Ketua PWNU Jawa Timur KH Mutawakil Allallah, pengusaha elektronik tenaga surya itu mengakui, bahwa pembahasan pelabelan Halal dan Jujur itu memang sempat terjadi perdebatan yang alot.

Namun masalah itu akhirnya disepakati diputuskan dalam Piagam Surabaya. Alasannya, pencantuman label Halal pada produk-produk yang beredar di masyarakat saat ini kurang greget. Sebab tidak memiliki basis massa yang fanatik. Dan tingkat kepatuhan konsumen NU sangat kurang. Sedangkan pemberian label Halal dari NU, diperkirakan puluhan juta warga nahdliyin akan-lebih yakin mengkonsumsi produk tersebut.

“Sebenarnya ini strategi marketing. Kalau warga NU mengimbau, akan lebih menggigit. Insya Allah tidak akan terjadi benturan dengan pelabelan Halal dari MUI,” tuturnya.

Sementara itu, pelabelan Jujur merupakan hal yang baru di Indonesia. Namun menurut pimpinan PT AZ Surya Lestari ini, label jujur bukanlah hal yang baru di negara lain.

“Ini sudah trend internasional. Contohnya di Hongkong, penjualan barang-barang antik dan seni terdapat label Jujur. Itu menunjukkan bahwa produk tersebut dijamin keasliannya,” terangnya.

Pelabelan Jujur itu lebih mengarah ke bidang jasa dan pelayanan di Indonesia. Menurutnya, untuk mendukung pelabelan Halal dan Jujur, NU akan bekerjasama dengan para ahli hukum serta ahli di bidang kesehatan.

“Penelitian di laboratorium itu label Halal memang tidak mudah. Perlu sharing dengan para ahli,” katanya.

Ia menegaskan, pemberian label Halal dan Jujur tidak bisa memaksa para produsen. Namun, dengan hukum ekonomi, produsen bisa ‘ditekan’ oleh konsumen agar memliki produk yang aman dikonsumsi dan terjamin keasliannya.

“Kita tidak bisa memaksa produsen. Tapi ini akan menambah bergaining position konsumen,” ujarnya.

Jika program dari HPN tersebut terealisasi, diharapkan produk-produk hasil karya pengusaha nahdliyin akan mendapatkan label Halal dan Jujur dari PBNU.

“Kalau ada produk lain yang ingin mendapatkan label Halal dan Jujur, kita siap menerimanya,” jelasnya. [detik]

wapres boediono buka acara rembugnas saudagar nu di surabaya

Beria yang masih hangat tentang Rembug Nasional Saudagar NU